Surabaya, Suarasatu.id– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi mengukuhkan Shodiqin, S.H., M.M., sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (29/5).
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya penguatan program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), serta akselerasi penurunan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Timur.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menegaskan komitmennya untuk menggeser paradigma lama di masyarakat terkait program KB.
Menurutnya, fokus utama KB saat ini bukanlah membatasi jumlah anak, melainkan membangun kualitas penduduk melalui pengaturan jarak kelahiran.
"Pesan yang disampaikan Ibu Gubernur salah satunya adalah bahwa KB bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, maka Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur bisa kita tekan serendah mungkin," ucap Shodiqin usai pengukuhan.
Shodiqin memaparkan bahwa saat ini kondisi demografi Jawa Timur berada pada jalur yang sangat positif. Hal ini terlihat dari dua indikator makro utama. Total Fertility Rate (TFR) Jatim mencatatkan angka 1,9 yang berarti rata-rata perempuan di Jatim melahirkan 1 hingga 2 anak. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 2,1.
Prevalensi Stunting: Angka stunting di Jatim berhasil ditekan hingga ke kisaran 14 persen, menjadikannya provinsi dengan tingkat stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
"Capaian ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus mempertahankan dan menurunkannya. Jangan sampai angka stunting ini naik lagi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.
Di sisi lain, Shodiqin tidak menampik adanya tantangan berat yang masih membayangi Jawa Timur, salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini, khususnya di kawasan Tapal Kuda. Faktor budaya, ekonomi, serta tradisi perjodohan kolot dinilai masih mengakar kuat di masyarakat.
"Di beberapa daerah memang masih ada budaya menikahkan anak di usia muda karena anggapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab orang tua otomatis beralih ke pasangan anak. Ini yang harus kita luruskan bersama," urai Shodiqin.
Sebagai langkah konkret ke depan, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur siap melancarkan strategi edukasi masif mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pembangunan ketahanan keluarga. Langkah ini akan ditempuh dengan menggandeng jajaran Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jaringan pondok pesantren di Jawa Timur.
"Kami sangat mengharapkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur agar program-program penguatan kualitas penduduk ini dapat berjalan optimal dan menyentuh akar rumput," pungkasnya. (Fir/red)