 |
| Pengelolaan informasi publik di era digital menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. |
SEMARANG, Suarasatu.co.id - Pemerintah daerah dinilai masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan informasi publik di era digital. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial, strategi komunikasi pemerintah disebut belum sepenuhnya berbasis data dan masih cenderung berorientasi pada pencitraan semata.
Sorotan itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah yang menjadi pembuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Forum yang dipandu Head of Community Local Media Community Suara.com, Asep Saefullah, menghadirkan sejumlah praktisi dan pakar komunikasi publik guna mengulas lemahnya pola komunikasi pemerintah menghadapi perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi digital.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui pemerintah daerah masih kewalahan menghadapi penyebaran hoaks di media online maupun media sosial.
“Kami seringkali kewalahan dengan informasi hoaks, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, kami harus punya strategi,” ujar Dicky.
Ia memaparkan, pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan data yang dipresentasikan, sebanyak 82,57 persen masyarakat kini mengandalkan media online sebagai sumber utama informasi.
Kondisi itu dinilai menuntut perubahan pola komunikasi pemerintah. Model penyampaian informasi konvensional ala rilis birokrasi disebut tidak lagi efektif menjangkau audiens digital yang bergerak cepat dan dinamis.
Dicky juga mendukung instruksi Gubernur Jawa Tengah agar aparatur sipil negara (ASN) mampu berperan sebagai public relation pemerintah di ruang digital guna memperkuat penyebaran informasi resmi.
Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Dr. Riant Nugroho, M.Si., CBA, menilai ruang digital saat ini berada dalam situasi chaos akibat karakter media sosial yang agresif memburu perhatian publik.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak mengejar popularitas di platform digital karena berpotensi mengaburkan fungsi utama pelayanan publik.
“Pemerintah jangan mencari popularitas. Pemerintah itu seperti bapak dalam keluarga, tidak banyak bicara, tetapi bekerja dalam senyap,” tegas Riant.
Ia menekankan kekuatan utama pemerintah justru berada pada pengelolaan big data yang kredibel melalui website resmi pemerintah sebagai pusat informasi publik.
Dari pengelolaan data tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan berbagai konten strategis di media sosial dengan pendekatan algoritma digital, jurnalisme media, hingga konsep homeless media.
“Digital bukan untuk menutup ruang, tetapi membuka ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing,” tambahnya.
Perencana Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Zainudin, S.Fil., M.Si., turut mengkritisi lemahnya tata kelola website pemerintah daerah yang dinilai masih tidak terstruktur, lamban merespons isu publik, serta memiliki data yang tidak sinkron.
Ia juga menyoroti konten media sosial pemerintah yang dinilai terlalu seremonial dan sarat bahasa birokrasi sehingga sulit dipahami masyarakat luas.
“Website pemda tidak cukup hanya posting. Harus terstruktur, cepat, dan tanggap terhadap isu terbaru, terutama yang berpotensi berdampak negatif terhadap pemerintah,” ujar Zainudin.
Menurutnya, informasi publik yang diproduksi pemerintah harus memiliki dampak nyata serta manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumentasi kegiatan formal pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Zainudin juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan pemerintahan, terutama terkait perlindungan data penting dan rahasia negara.
“Pakai AI harus aman. Jangan data penting dan rahasia dimasukkan ke AI. AI itu alat bantu, bukan pengganti,” pungkasnya.
Puncak agenda Jateng Media Summit 2026 dijadwalkan berlangsung Kamis (21/5/2026) dengan sejumlah pembahasan mengenai transformasi media dan strategi komunikasi publik di era digital.
(Red-Suarasatu)